PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM

PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

Oleh :

Mustika Mega Wijaya

Abstrak

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam  melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Dalam kegiatan  usahanya dibidang  jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, program pensiun. Setiap  bank diwajibkan untuk memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci : kredit, kehati-hatian

A.      PENDAHULUAN

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kran sebebas bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau diback-up dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kstabilan ekonomi makro dan mikro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.

Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sangat beraneka ragam, dan selalu meningkat. Pada sisi lain setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi  kebutuhannya, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ia berusaha, untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk pinjaman modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

Yang dimaksud dengan Bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan; Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1]

Bank termasuk salah satu dari  Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan adalah, badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau tagihan berupa saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Istilah lembaga keuangan meliputi :[2]

a.    Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.

b.   Badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan, menyediakan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dasar hukum dari suatu kredit, yaitu:[3]

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut perjanjian kredit;
2. Adanya pihak yaitu kreditur dan debitur;
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang;
4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang;
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.

Unsur - unsur dari pemberian kredit, yaitu :[4]

1. Kepercayaan
2. Waktu suatu masa
3. Prestasi (objek kredit)
4. Kehati-hatian

Untuk mendapatkan dana tentu para pembisnis mencari sumber dana yang menarik untuk perkembangan bisnis mereka. Pihak yang mereka kenal adalah Bank, walaupun banyak lembaga keuangan lainnya.Bank bagi mereka adlah tempat yang terbaik untuk mendapatkan pinjaman tersebut guna membiayai bisnisnya.

Pihak bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit, terlebih dahulu harus diperoleh data bahwa, kredit yang diberikan mampu dikembalikan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh data tersebut antara lain dengan cara melakukan analisis terhadap debitur. Analisis ini sangat perlu dilakukan karena hal ini merupakan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pemberian kredit.

Pemberian kredit yang tidak memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur yang ada akan mengundang timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang lain, semakin jauh pemberian kredit dari pedoman yang telah disusun maka akan semakin besar persentase kredit macet. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian kredit yaitu dengan melakukan deteksi dini (evaluasi kembali) atas kredit yang diduga akan bermasalah, sehingga kredit tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan.

Dapat dikatakan yang dimaksud dengan kredit macet; adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank beserta bunganya dan tidak tepat waktu apa yang telah diperjanjikan.

Semakin besar tingkat atau proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, maka semakin besar pula jumlah investasi kredit yang dimiliki perusahaan. Dengan besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya, berarti perusahaan tersebut harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi. Dengan adanya penjualan kredit yang dilakukan, maka akan timbul kemungkinan risiko yang dihadapi seperti munculnya berbagai biaya seperti, menambah pegawai yang mengurus dan mengawasi administrasi kredit. Saat semua masalah ini bermunculan, maka secara otomatis akan menghambat kelancaran operasional perusahaan yang harus di capai. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur “ 5 C ” ( the five cof credit ) yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition.   

Hal ini dilakukan agar dalam perjanjian kredit ini tidak terjadi masalah (kredit macet). Sehingga perbankan harus hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Dapat dikatakan yang dimaksud dengan kredit macet; adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank beserta bunganya dan tidak tepat waktu apa yang telah diperjanjikan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kredit, tugas dan pekerjaan bagian, biro atau divisi perkreditan, pengarahan dan supervisi direksi dalam perkreditan adalah ditujukan agar kredit-kredit yang diberikan dapat kembali dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan. Dengan perkataan lain, kredit berjalan baik dan lancar.[5] Akan tetapi dalam perkembangannya, tidak semua kredit yang diberikan berjalan lancar. Sebagian akan tidak lancar dan sebagian menuju kearah kemacetan.

Secara fakta, kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, selalu ada tanda-tanda atau indikasi awal. Satu-satunya alasan debitur tidak mau membayar adalah karena ia tidak punya itikad baik, inilah alasan bank harus sangat berhati-hati memberikan kredit karena waktu yang tersedia untuk mengenal karakter (kemauan untuk membayar), bukan masalah bisnis (kemampuan untuk membayar). Yang sering terjadi adalah manajemen perusahaan tidak peka terhadap berbagai indikasi awal kredit bermasalah yang sering terjadi di perusahaannya, atau, biasa jadi enggan untuk mengakuinya. Meski demikian, biasa juga karena indikasi munculnya kredit bermasalah dapat muncul dari mana saja.[6]

B.       PEMBAHASAN

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" artinya "kepercayaan" atau dalam bahasa latin "Creditum" berarti kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.[7]

Pemilik uang atau barang memberi kepercayaan kepada pihak peminjam (debitur) untuk menggunakan uang atau barangnya selama waktu tertentu. Peminjaman ini disertai pula kepercayaan bahwa sang debitur dapat mengembalikan uang atau barang yang dipinjamkan. Dengan demikian kredit adalah pemberian pemakaian suatu uang atau barang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan bunga jaminan atau tanpa bunga jaminan dengan pemberian jasa bunga dan atau tanpa bunga.

Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. [8]

Maksudnya percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si Penerima kredit merupakan si penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. 

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah : Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[9]

 Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga overeenkomst dan hukum perjanjian disebut overeenkomstenrech.

 Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW ( KUHPerdata). Pada pasal 1313 KUHPerdata, dikemukakan tentang defenisi daripada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini,perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[10]

Dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian adalah melakukan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan terhadap itikad baik, kemampuan dan kesanggupan calon debitor untuk membayar utangnya kembali.

Unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. dalam memberikan kredit kepada debitur harus mempunyai kredibilitas atau kelayakan untuk memperoleh kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur Bank  yang melahirkan hubungan  hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan demikian hubungan kredit bank berlaku ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan.

Sebelum menyetujui permohonan yang diajukan calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit, maka bank akan melakukan analisis secara yuridis dan ekonomis terhadap calon debitur untuk menentukan kemampuan dan kemauan calon debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Aspek yuridis dari suatu perjanjian kredit, yaitu adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Oleh karena itu analisis secara yuridis yang akan dilakukan oleh bank terhadap calon debitur meliputi analisis terhadap terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua pihak yaitu pihak bank dengan pihak calon debitur, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal.

Aspek ekonomi Bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai “The Five C’S of credit analisis” terdiri dari character, capital, capacity, collateral dan condition of economic.

Harus diakui bahwa produk kredit yang ditawarkan perbankan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut pasti secara terus menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Namun disisi lain terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut. Melalui analisis yang mendalam yaitu dengan menerapkan prisip kehati-hatian terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya dan harus melakukan review terhadap setiap pemberian kredit yang disalurkannya.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi sesuatu diluar dugaan.[11] Oleh sebab itu, kontrol dari Bank Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan menjadi salah satu solusi terbaik dalam menjaga dan mempertahankan eksisitensi perbankan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap dunia perbankan itu sendiri.

Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

1. Prinsip Kerahasiaan ( secrecy principle)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

2.       Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle )

            Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia)  No.5/23/PBI/2003 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).  tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Dalam proses pemberian kredit perlu diperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang dikenal dengan 5 (lima) C, atau “The Five C Of Credit Analysis” (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) :[12]

a.       Character (watak)

Kredit :Atas dasar kepercayaan

Kepercayaan: Keyakinan terhadap moral watak dan sifat pribadi yang positif. Character merupakan faktor dominan.

Penilaian character : tingkat kejujuran, integritas dan itikad baik.

Character : tingkat kemauan mengembalikan kredit.

Cara mengetahui:

-       Daftar riwayat hidup

-       Past performance

b.    Capacity (kapasitas)

Penilaian kemampuan pembayaran. Dimana hasil usaha baik yang diperoleh akan mampu membayar kredit. Pengukuran capacity dengan pendekatan :

·         Past performance : track record usaha

·         Financial : rata-rata neraca dan R/L

c.    Capital (modal)

Modal sendiri yang dimiliki (Self Financing). Semakin besar modal sendiri, semakin besar pula tanggung jawab dan kesungguhannya atau sebaliknya. Besar kecilnya capital: neraca perusahaan (owner equity, laba ditahan dll).

d.   Collateral (jaminan)

Barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai alat pengamanan apabila usaha gagal. Sifatnya sebagai pelangkap kelayakan usaha.

 Bentuk jaminan :

· Jaminan kebendaan (fisik)

· Jaminan tidak berwujud (non fisik)

 Nilai jaminan harus lebih besar dari nilai kredit dan aman dari aspek yuridis.

e. Condition of Economic

Analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian yang mempengaruhi terhadap kelancaran usaha. Pengaruh kebijakan-kabijakan  pemerintah terhadap perekonomian atau usaha-usaha tertentu.penilaian dilakukan secara makro dan mikro.bagaimana usaha yang bersangkutan saat ini dan nanti secara prospective dan potensinya.

C.      KESIMPULAN

Prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan 5C atau The Five C Of Credit Analysis. Merupakan salah satu asas penting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian  mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Bank harus meningkatkan kualitas pegawai dengan selalu mengadakan pelatihan tentang peraturan hukum yang terkait dengan pemberian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta, 2012

Heru supraptomo,”  Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan” Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, volume 1, 1997

Mariam Darus Badrulzaman,Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo,Faturrahman, Taryana Soenandar., Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, 2001

Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Managemen Kredit, Jakarta, Bumi Aksara, 1991.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Bandung, 1987

Thamrin Abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo    Persada, 2012.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Bandung, Citra Umbara, 2007

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

---

[1] Thamrin Abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012,  hal. 26

[2] Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal.8

[3]Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Jakarta, hal. 28

[4] Ibid, hal. 29

[5] Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Managemen Kredit, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, hal.159

[6] Jopie Jusuf, Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank, Jakata, PT. Gramedia, 2003, hal.215

[7]Op Cit. Thamrin Abdullah, Francis Tantri, hal.162

                [8] Mariam Darus Badrulzaman,Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman, Taryana Soenandar., Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, 2001, hal. 74

[9] R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Bandung, 1987, hlm.9 

[10]Faisal Santigo, Op Cit, hal. 19

[11] Heru supraptomo,”  Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan” Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, volume 1, 1997, hlm.63

[12] Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, Op cit, hal.61